kemacetan tanggung jawab siapa???

Saling sindir ini terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Entah sengaja atau tidak, pria bernama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula. "Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau Walikota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November yang lalu seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Sungguh ironis melihat kedua orang yang banyak dikagumi oleh masyarakat luas, ternyata mereka saling lempar kesalahan, entah siapa yang salah, pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah kah????  Kita sering mendengar kata “ macet” mungkin bagi kita orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata macet khususnya warga Jakarta.

Macet sungguh nya terjadi akibat banyaknya kendaraan yang ada dijalan raya, sehingga terjadinya penumpukan pada jalan sehingga menyebabkan terjadinya “macet”. Kita tak dapat menyalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya keadaan seperti ini. Bertahun- tahun kita merasa kan kemacetan yang ada dimana, seharusnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama untuk bisa memecahakan masalah yang terjadi di Indonesia agar penyakit “macet” ini bisa terselesaikan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menganggap SBY "keseleo" lidah dan "keseleo" pemahaman soal pernyataan kemacetan Jakarta hanya ditimpakan ke pundak Jokowi. "Ingat, Jokowi memang menjabat Kepala Daerah tapi bisakah kita memahami kebijakan-kebijakan makro lebih banyak diatur oleh menteri-menterinya SBY. Ambil contoh, kebijakan mobil murah yang kini makin membajiri Jakarta, apakah adil kita menyalahkan Jokowi ? Publik pun masih ingat kalau Jokowi dan Ahok menentang habis-habisan kebijakan mobil murah sementara menteri-menteri SBY bernada sama menyetujui kebijakan konyol tersebut," tegas Ari Junaedi saat berbincang dengan Okezone, Selasa (5/11/2013).

Bagaimana bisa mengatasi kemacetan kalau antara pemerintahan pusat dan daerah tidak sejalan dan sepemikiran sungguh memalukan kita melihat pemerintahan yang ada saat ini, bukannya saling membahu-membahu tapi saling menjatuhkan dalam hal membangun negeri tercinta ini. Kapan kita  bisa lepas dari kata” kemacetan” yang berkepanjangang, yang telah menghabisan banyak dana untuk perbaikkan jalan dan pemakaian bahan bakar minyak.